Archive for the ‘Ekonomi’ Category

JAK Siap Boyong Investor

Posted: January 24, 2010 in Ekonomi

MANADO — Bakal calon wakil gubernur, Jackson Kumaat mengaku siap membawa investor asing ke Bumi Nyiur Melambai untuk berperan dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA). Menurut Jacko, Sulut memiliki potensi SDA besar yang sampai saat ini belum dikelola optimal. “Pengelolaan hasil alam perlu didukung oleh semua pihak baik swasta maupun asing, tapi harus untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Jacko, kemarin.
Ia mengungkapkan, banyak kalangan investor yang ingin menanamkam modalnya di Sulut, untuk mengembangkan potensi SDA sebagai kekuatan ekonomi baru. Kata dia, investor sangat tertarik dengan pengelolaan sumber energi listrik, ikan, minyak sawit, pertanian dan pertambangan. “Jika investor difasilitasi, maka sumber daya alam akan lebih dikelola secara profesional dan tidak disalah-gunakan. Sesuai aturan hukum, hasil kekayaan alam harus masuk ke kas negara dan daerah,” tandas dia. Berdasarkan catatan redaksi, Jacko memiliki beberapa perusahaan dan industri yang berlokasi di Singapura, Hongkong dan London. “Nah, kalau investor asing dan pihak swasta yang saya undang datang di Sulut, saya yang menjadi jaminannya. Pajak mereka dipastikan masuk ke kas daerah. Sekarang ini era keterbukaan, jadi aliran dana pajak bisa dipantau langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan, jika SDA dikelola oleh pihak investor asing atau dari luar Sulut, maka akan merugikan kepentingan daerah. Peran serta asing, ujar dia, tidak merusak nasionalisme, bahkan sebaliknya akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan investor asing dan pihak swasta, tentunya akan melibatkan unsur kepentingan daerah, seperti untuk corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.(ras/ddt)

Advertisements

JAK: Harus Dengar Suara Petani

Posted: January 18, 2010 in Ekonomi

MANADO — Bakal calon wakil gubernur Sulut Jackson Andre Kumaat (JAK) mengatakan, pemerintah Sulut harus memiliki program jangka panjang, agar tidak terjadi krisis pangan. Pasalnya bertambahnya jumlah penduduk di Tanah Air, khususnya pendatang ke Sulawesi Utara (Sulut), dikhawatirkan akan memicu kelangkaan pangan.
Meski terjadi secara sporadis, namun tingginya harga sembako sudah merupakan tanda-tanda berkurangnya lahan pertanian.“Memang benar, sembako masih bisa didapat di pasar, tapi setiap minggu, harganya tak terasa naik perlahan,” kata JAK mengungkapkan strateginya dalam program pemerintahan di bidang ekonomi, akhir pekan lalu.
Menurut JAK, perubahan iklim secara global dan krisis ekonomi dunia, tidak berdampak langsung pada ketahanan ekonomi di Sulut. Namun demikian ia mengaku khawatir 5 sampai 15 tahun ke depan warga Sulut akan merasakan dampaknya secara langsung. “Tidak ada yang bisa menjamin ketahanan pangan dunia. Apalagi saat ini perubahan iklim memaksa seluruh negara untuk menyesuaikan trend ketersediaan pangan,” kata dia.
Selain itu, kata politisi muda ini, pemerintah harus mendukung inovasi di bidang pertanian, termasuk setiap rencana perluasan lahan pertanian. Apabila justru pemerintah menyetujui kebijakan perluasan pemukiman penduduk dan sektor properti, maka kondisi itu yang sangat rawan dalam ketahanan pangan.
“Para petani merupakan ujung tombak ketahanan pangan, sehingga pemerintah harus mendengar setiap keluhan dan menjawab kebutuhan mereka,” kata JAK yang mengaku prihatin, jika petani dijadikan alat politik, khususnya menjelang Pilkada 2010 nanti. ”Saya bicara ini bukan untuk mempromosikan program kerja,” kilahnya.(ras/ddt)

Sumber : Manado Post

JAK: Hapus Monopoli PLN

Posted: January 18, 2010 in Ekonomi

Manado—Krisis energi listrik yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), dinilai akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan roda pembangunan. Apabila krisis listrik tidak segera ditangaani dalam jangka pendek, maka dikhawatirkan menjadi preseden buruk Sulut di mata investor asing.
Demikian dikatakan bakal calon wakil gubernur Jakson Kumaat (JAK) kepada pers di Manado (14/1), menanggapi masih terjadinya krisis listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sulut di tahun 2010. ”Salah satu cara jitu adalah menghapus monopoli PLN. Sudah saatnya pengelolaan listrik diserahkan ke pihak swasta,” kata JAK yang maju ke Pilkada 2010 melalui kendaraan PDI Perjuangan.
Menurut dia, hak monopoli PLN dalam mengelola energi listrik selama ini, sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan zaman dan teknologi ciptaan manusia. Monopoli PLN, katanya, juga menyebabkan pihak swasta mengalami kebuntuan dalam melakukan inovasi sumber energi baru, seperti yang berasal dari tata surya, uap, limbah dan angin.
”Sebenarnya banyak sumber energi yang berasal dari alam di tiap daerah. Jika hak monopoli PLN dicabut, maka pihak swasta bisa menciptakan inovasi baru sumber energi di setiap daerah,” ungkap JAK.
Ia membantah anggapan, bahwa jika pengelolaan energi listrik diserahkan ke pasar, maka akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Justru dengan adanya peran serta pihak swasta di sektor kelistrikan, akan menciptakan tarif yang kompetitif.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah harus cepat memberi kebijakan strategis untuk seluruh rakyat, agar nantinya tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemadaman bergilir yang selama ini dilakukan PLN, ujar JAK, telah mengganggu industri sektor riil di bidang perikanan, pertanian dan dunia usaha perkotaan.
”Pemerintah seharusnya menyiapkan program kerja jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik. Bukan hanya puas dengan sosialisasi penghematan dan pemadaman secara bergilir,” kata Jackson.
Di kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Faisal Basri mendukung rencana swastanisasi energi listrik. Menurut dia, krisis listrik tak akan separah sekarang, jika pembangkit yang ada beroperasi optimal.
Kuncinya, keberlanjutan pasokan energi primer yang murah (gas dan batu bara), pemanfaatan pembangkit swasta, serta pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi.
”Sumber masalah di tangan pemerintah sebagai regulator. Pemerintah dan BP Migas perlu cepat bertindak agar kepastian segera hadir bagi pelaku di bidang kelistrikan,” kata Fasisal. (*)

PLN Nyaris Membunuh Ide

Posted: November 12, 2009 in Ekonomi

SEPANJANG minggu ini saya benar-benar bete! Entah dari mana istilah ‘bete’ itu, tapi yang jelas, saya dibuat pusing dengan tindakan PT PLN melakukan pemadaman aliran listrik secara bergilir. Bukan alasan PLN memadamkan listrik yang saya keluhkan, tapi ‘aksi-giliran’ itu yang tak dapat diterima akal sehat.

Jadwal pemadaman bergilir ini dilakukan, menurut Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar, akibat adanya gangguan teknis pada Interbus Trafo (IBT) I Gardu Induk Kembangan tanggal 27 September 2009 dan ganguan pada IBT II Gardu Induk Cawang tanggal 29 September 2009, yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik ke wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Awalnya, saya merasa kurang pantas menulis keluhan saya sebagai pelanggan PLN di kompasiana ini. Apalagi, sebenarnya banyak ruang surat pembaca yang tentunya tepat, sebagai saluran uneg-uneg layanan publik, seperti misalnya kompas.com. Dalam konteks ini, saya ingin berbagi pengalaman yang kurang mengenakkan–bahkan bisa dibilang menjengkelkan–ketika aliran listrik di rumah padam.

Pertama, kebutuhan energi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Kenapa bukan sandang? Ya, karena listrik sudah digunakan untuk sumber energi pompa air, memasak nasi (rice cooker), dan penerangan cahaya di waktu malam. Nah, apa yang terjadi jika listrik padam ketika sedang mandi, memasak nasi dan anak-anak belajar di malam hari? Saya, istri dan anak-anak saya hanya bisa menggerutu.

Kedua, kebutuhan listrik sudah menjadi trend hidup di zaman saat ini. Trend tersebut adalah penggunaan energi listrik di saat-saat tertentu. Saya setiap sore menjelang malam, sudah terbiasa menonton berita TV, untuk mengetahui info-info terbaru sepanjang hari. Contoh sederhananya, saya sudah terbiasa men-charge ponsel di waktu malam. Beruntung, mobil saya masih bisa men-charge handphone. Tapi lagi-lagi muncul keluhan pribadi, acara charge handphone harus antri, karena seisi rumah sudah memiliki ponsel.

Ketiga, kebutuhan listrik terkait erat dengan sistem sosial masyarakat. Hari Minggu lalu, saya dan keluarga berencana mengunjungi sanak-famili yang menggelar arisan. Alamak, acara arisan pun dibatalkan, lantaran aliran listrik di rumah bersangkutan terkena pemadaman bergilir. Entah apa alasan mereka. Tapi bisa jadi, lantaran kondisi interior rumah yang membutuhkan aliran listrik, untuk sebuah acara keluarga.

Meski ketiga hal tersebut bagi sebagian kalangan terlihat sepele, tapi ukuran nilai keluhan setiap pelanggan tentu berbeda-beda. Pamadaman aliran listrik secara bergilir bagi dunia industri, menurut saya, sangat terkena dampaknya. Ini karena banyak sektor industri yang sudah sangat tergantung dengan aliran listrik PLN.

Akibat pemadaman, proses produksi terganggu, tenaga kerja harus lembur, dan mesin elektronik rentan rusak. Saya sepakat, apabila PLN tidak sanggup mengelola listrik, pemerintah semestinya mempertimbangkan kembali melepaskan hak monopoli pengadaan listrik oleh PLN. Adakah yang mendukung ide saya ini? Atau, cukup sebatas class action?

Saya tak dapat membayangkan bagaimana kondisi di lapangan. Malah yang saya baca, kalangan pengusaha kesal bukan saja karena listrik yang sering padam, tetapi PLN juga sering ingkar jadwal pemadaman yang ada. Bahkan, selain Jakarta dan sekitarnya, kerugian akibat pemadaman juga terasa, antara lain, di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sejumlah industri pertekstilan misalnya, menuduh PLN sering ingkar dalam menerapkan jadwal pemadaman. Di sektor lain, pusat perbelanjaan Carrefour juga harus menghitung kembali biaya untuk mengalihkan penggunaan listrik ke genset yang menggunakan solar. Bukan hanya biaya, masalah lain juga muncul bagi peritel yang memiliki gedung sendiri apabila genset harus berubah fungsi menjadi pemasok listrik utama.

Di tanah kelahiran saya Sulawesi Utara, ternyata pemadaman listrik secara bergilir, sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Volume pasokan listrik untuk sektor industri perikanan tidak mencukupi sehingga aktivitas produksi tidak maksimal. Kegiatan produksi ikan di Bitung, merosot hingga 50 persen. Pemadaman yang tidak kompromi itu membuat volume produksi menurun. Dampaknya dalam dua bulan terakhir ini sudah 50 pekerja yang harus dirumahkan.

Akhirnya, saya pun memutuskan untuk membeli genset. Saya khawatir, pemadaman listrik akan anak-anak, yang saat ini sedang menanti ujian sekolah. Setidaknya, saya dan Anda yang tinggal di Jakarta, atau beraktivitas di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, masih harus bersabar. Di wilayah ini masih akan mengalami pemadaman listrik bergilir hingga minggu ketiga Desember 2009. Semoga, ide saya menulis di kompasiana tak akan terbunuh oleh padamnya listrik.
[Jackson Kumaat, pertama kalinya mengetik dengan ponsel Nokia E71, karena listrik padam]